infokomnews.com - Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menolak rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Dalam pernyataannya di Rembang, Rabu (5/11/2025), Gus Mus menegaskan dirinya “paling tidak setuju” jika Soeharto diberi gelar tersebut. Ia menilai pada masa Orde Baru, banyak ulama pesantren dan warga NU mendapat perlakuan tidak adil.

“Banyak kiai yang dimasukkan ke sumur, papan nama NU dilarang dipasang, bahkan dirubuhkan. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ujarnya.

Gus Mus menilai warga NU yang mendukung gelar itu tidak memahami sejarah.

“Orang NU kalau ada yang ikut mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegasnya.

Ia mengingatkan berbagai tragedi pada masa Orde Baru, seperti peristiwa Losarang (Indramayu) dan Asembagus (Situbondo), serta pembunuhan terhadap Kiai Hasan Basri di Brebes pada Pemilu 1977.

Gus Mus juga menyinggung intervensi pemerintah terhadap NU menjelang Muktamar Cipasung 1994 dan tekanan politik terhadap Gus Dur.

Menurutnya, keputusan memberi gelar pahlawan kepada Soeharto justru mengabaikan sejarah dan melukai korban ketidakadilan di masa lalu.